Sejarah Perekonomian Indonesia

A. LATAR BELAKANG

Sejarah menguraikan rangkaian-rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu, sehingga tergambar dengan jelas perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu kurun waktu. Perubahan-perubahan tersebut bisa melaihrkan keadaan sekarang lebih baik ataupun lebih buruk dari keadaan masa lalu. Apakah setelah sekian tahun dilakukan pembangunan ekonomi, keadaan ekonomi sekarang lebih maju atau lebih mundur. Hal ini perlu kita nilai berdasarkan tolok ukur atau kriteria kemajuan ekonomi.

Perekonomian Indoensia kini sudah banyak perubahan, semakin bertambahnya usia bumi ini, maka semakin berkembang keadaan perekonomian Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja yang mulai berubah perekonomiannya, di Negara lain sudah banyak perubahan-perubahan perekonomiannya. Justru itu seharusnya kita bersyukur apa yang telah kita didapat di Negeri ini yang mulai berubah perkembangan perekonomian dan bertambah banyak fasilitas-fasilatas yang begitu bagus. Seperti adanya alat komukasi yang mulai canggih,transportasi,dan masih banyak lagi. Walau masih banyak yang belum mendapatkan dampaknya perkembangan di Indonesia, perlahan-lahan pasti akan ada perubahan perkonomiannya. Maka yang harus kita pahami, bagaimanakah keadaan perekonomian kita?.

Perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia ini semakin lama berlangsung semakin cepat dan sangat sulit sekali untuk di prediksikan. Perubahan gaya hidup yang kian berubah,yang dulu di bangun secara berpuluh-puluh tahun kini dapat berubah hanya dalam waktu yang lumayan singkat. Untuk itu, kita di tuntut berbenah diri untuk siap menghadapi tantangan. Apabila siap dan bertahan dalam hidup, maka akan dapat mempertahankan posisi dan keadaan ekonomi kita. dan jika kita lalai maka akan terombang ambing dan kita tidak akan mendapat hasil yang pernah kita dapat.

B. RUMUSAN MASALAH

Sejarah Perekonomian Indonesia?

C. TUJUAN

            Untuk dapat mengetahui  Searah Perekonomian Indonesia.

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

A.     PERIODE KOLONIAL

(1)    Karakteristik

a.       Ciri perekonomian kolonial:

-          Pada jaman Kolonial belanda, ekonomi Indonesia diwarnai oleh suatu strategi yang melahirkan dualisme dalam kegiatan ekonoi, yaitu dualisme antara sektor ekspor (enclave) dan sektor tradisonal (hinterland). Sektor ekspor diwakili dengann kehadiran perkebunan-perkebunan di daerah pedesaan.

-          Pendirian perkebunan di daerah pedesaan semata-mata karena pertimbangan lokasi yang menguntungkan (tanah subur, iklim cocok) dan bukan untuk menciptakan lapangan 

 -          Pasar dunia dan sektor ekspor terpisah dengan sektor tradisional, karena sektor ekspor berhubungan langsung dengan pasar dunia dan mendapat proteksi dari pemerintah.

b.       Konsep Dualisme

Sejak jaman penjajahan sampai saat ini perekonomian Indonesia masih juga menunjukkan ciri-ciri adanya dualisme, baik dualisme yang bersifat teknologis, maupun yang bersifat ekonomis, sosial dan kultural. Boeke memberikan definisi masyarakat dualistis:

“Masyarakat yang mempunyai dua gaya sosial berbeda, yang masing-masing hidup berdampingan. Dalam proses evolusi sejarah normal yang berlaku bagi masyarakat homogen, kedua gaya sosial tersebut mewakili tahap perkembangan sosial yang berbeda, dipisahkan oleh suatu gaya sosial lain yang mewakili tahap transisi, misalnya : masyarakat sebelum kapitalisme dan masyarakat kapitalisme maju yang dipisahkan oleh masyarakat kapitalisme awal….”

        (2) Statistik Ekonomi Kolonial

a.       Kedudukan dan Fungsi Hindia Belanda

-          Sistem pemerintahan Kolonial (Hindia Belanda) menciptakan sistem ekonomi kolonial yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan negeri Belanda. Maka Hindia belanjda sebagai negeri jajahan dijadikan sebagai :

1)      Daerah penghasil bahan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri negeri Belanda.

2)      Daerah pemasaran bagi hasil industri dari negeri Belanda.

3)      Daerah penghasil devisa bagi kepentingan negeri Belanda.

-          Hal ini terlihat dari peranan perdagangan Hindia Belanda (Indonesia) di masa yang lalu.

b.       Peranan Hindia Belanda Dalam Perdagangan

-          Peranan Hindia Belanda terlihat dari prosentase ekspor terhadap ekspor dunia untuk beberapa komiditi, antara lain : kina 99%, lada 86%, Kapok 72%, karet 37%, agave 33%, hasil kelapa 27%, minyak sawit 24%, the 19%, timah putih 17%, gula 5%.

-          Perdagangan Hindia Belanda sebelum kemerdekaan sebagai berikut :

                                                                          Impor dari             Ekspor ke

Negeri-negeri Asia        $ 89.000.000    $ 144.000.000 

Negeri-negeri Eropa     141.000.000     117.000.000

Amerika                       36.000.000       90.000.000

Afrika                          9.000.000         46.000.000

Australia                      8.000.000         22.000.000

-          Kira-kira ¼ dari impor Hindia Belanda datang dari Negeri Belanda. Memang merupakan politik belanda untuk mendahulukan Firma-firma Dagang Belanda.

-          Selama 20 tahun antara kedua perang dunia, neraca perdagangan Hindia Belanda dengan Amerika mengalami surplus $ 955 juta, sedang nerraca dagang negeri Belanda dengan Amerika defisit sebesar $900 juta. Surplus dari Hindia belanda ini yang dipergunakan untuk menutup defisit negeri Belanda.

c.       Pendapatan Penduduk Indonesia Asli

-          Menurut data yang dihimpun oleh Polak pada tahun 1942, perekonomian Indonesia telah mengalami masa-masa pasang surut:

1)      Pendapatan riil naik dalam tahun-tahun 1923 – 1928 dan 1934 – 1939.

2)      Masa-masa stagnasi dialami pada waktu terjadi depresiasi dunia tahun 1929 – 1933.

-          Antara tahun 1921 – 1939 pendapatan riil penduduk Indonesia asli naik 50% (sekitar 2,6% per tahun). Sedang laju pertumbuhan penduduk waktu itu sekitar 1,5% per tahun.

-          Ini berarti bahwa pada masa penjajahan Belanda ada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat meskipun kecil dan lambat sekali.

-           

B.      PERIODE KEMERDEKAAN

(1)    Masa Demokrasi Liberal (1945 – 1959)

a.       Masalah yang dihadapi tahun 1945 – 1950

1)      Rusaknya prasarana-prasarana ekonomi akibat perang

2)      Blokade laut oleh Belanda sejak Nopember 1946 sehingga kegiatan ekonomi ekspor-impor terhenti.

3)      Agresi Belanda I tahun 1947 dan Agresi belanda II tahun 1948.

4)      Dimasyarakat masih beredar mata uang rupiah Jepang sebanyak 4 miliar rupiah (nilainya rendah sekali). Pemerintah RI mengeluarkan mata uang “ORI” pada bulan Oktober 1946 dan rupiah Jepang diganti/ ditarik dengan nilai tukar Rp 100 (Jepang) = Rp 1 (ORI).

5)      Pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara, menghadapi Agresi Belanda dan perang gerilya.

b.       Masalah yang dihadapi tahun 1951 – 1959

1)      Silih bergantinya kabinet karena pergolakan politik dalam negeri.

2)      Defisit APBN yang terus meningkat yang ditutup dengan mencetak uang baru.

3)      Tingkat produksi yang merosot sampai 60% (1952), 80% (1953) dibandingkan produksi tahun 1938.

4)      Jumlah uang beredar meningkat dari Rp 18,9 miliar (1957) menjadi Rp 29,9 miliar (1958) sehingga inflasi mencapai 50%.

5)      Ketegangan dengan Belanda akibat masalah Irian Barat menyebabkan pengambil alihan  perusahaan-perusahaan asing (Barat). Sementara itu di daerah-daerah terjadi pergolakan yang mengarah disintergrasi, seperti Dewan Banteng, Permesta, PRRI

                        Selama periode 1949-1956, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman           kolonialisasi. Sektor formal/ modern, seperti pertambangan, distribusi, transpor, bankdan         pertanian komersil, yang memiliki kontribusi lebih besar dari pada sektor informal/ tradisional         terhadap output nasional, didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan        berorientasi ekspor komoditi primer.

c.       Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

                        Memang sebelum pemerintahan Soeharto, Indonesia telah memiliki empat dokumenn      perencanaan pembangunan, yakni :

1)      Rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai Muhammad Hatta (1947).

2)      Rencana Urgensi Perekonomian (1951) – yang diusulkan oleh Soemitro Djojokusumo.

3)      Rencana Juanda (1955) – Rencana Pembangunan Lima Tahun I meliputi kurun waktu 1956-1960.

4)      Rencana Delapan tahun “Pembangunan Nasuional Semesta Berencana” pada masa demokrasi terpimpin ala Soekarno.

                        Mengingat situasi keamanan (Agresi Belanda 1947, 1948, pemberontakan PKI di            Madiun 1948) dan silih bergantinya kabinet maka tidak dimungkinkan adanya program kebijaksanaan yang bisa dijalankan secara konsisten dan dan berkesinambungan. Antara tahun        1949-1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet (yang rata-rata berumur 14 bulan) sehingga cukup        sulit menilai program ekonomi apa yang telah berhasil diterapkan masing-masing.

                        Pada awal tahun 50-an kebijaksanaan moneter di Negara ini cenderung bersifat   konservatif (jumlah uang yang beredar tumbuh dengan mantap, tetapi terkendalikan dengan   laju 22 % per tahun antara 1951 – 1956). Kemudian selama tahun-tahun terakhir dasawarsa          50-an jumlah uang yang beredar tumbuh dengan lebih cepat antara 1956 – 1960).     Kebijaksanaan moneter selanjutnya semakin terkesan sebagai hasil sampingan dari dunia             politik dan dari kebutuhan untuk membiayai defisit APBN yang semakin membesar.

(2)    Masa Ekonomi Terpimpin( 1959 – 1966 )

a.       Masalah yang dihadapi

1)      Selama Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, dimana ekonomi terpimpin yang mula-mula disambut baik oleh bung Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi komando yang statistik (serba negara). Selama periode 1959 – 1966 ini perekonomian cepat memburuk dan inflasi merajalela karena politik dijadikan panglima dan pembangunan ekonomi disubordinasikan pada pembangunan politik.

2)      Ada hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga.

Tahun	DJUB (%)	DHarga (%)
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966	39 42 99 95 156 280 763	19 72 158 128 135 595 635

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan jakarta, Berbagai Edisi.

Selama tahun 60-an sumber penciptaan uang oleh sektor pemerintah merupakan penyebab terpenting dari naiknya jumlah uang yang beredar.

3)      Tahun 1960-an cadangan devisa yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang masih harus diimpor dan diperkirakan dalam tahun 1966 sektor industri hanya bekerja 30% dari kapasitas yang ada.

b.       Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

-          Rencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. Rencana pembangunan ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.

-          Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :

1)      Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.

2)      Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.

3)      Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikpanya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi”.

-          Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

1)      Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

2)      Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

3)      Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter.

(3)    Masa Ekonomi Pancasila / Orde Baru(1966 – 1998)

I)       MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

a.       Masalah yang dihadapi

-          Menanggapi masalah ekonomi yang kin dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran belanja Negara.

-          Periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu :

1)      Meingkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965

2)      Turunnya produksi nasional di semua sektor

3)      Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan.

b.       Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

-          Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang :

Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan :

                        (1) Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968

                              (jangka pendek)

·         Skala Prioritasnya

1)      Pengendalian inflasi

2)      Pencukupan kebutuhan pangan

3)      Rehabilitasi prasarana ekonomi

4)      Peningkatan kegiatan ekspor

5)      Pencukupan kebutuhan sandang

·         Komponen Rencananya

1)      Rencana fisik dengan sasaran utama :

(a)    Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)

(b)    Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

2)      Rencana Moneter  dengan sasaran utama :

(1)    Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik.

(2)    Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

·         Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah

1)      Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang.

2)      Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Februari 1967 dan Juli 1967 antara lain :

(1)    Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga)

(2)    Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN dari 173,7% (1965), 127,3% (1966), 3,1% (1967) dan 0% (1968).

(3)    Mengesahkan / memberlakukan undang-undang :

(4)    UU Pokok Perbankan No. 14/ 1967

(5)    UU Perkoperasian No. 12/ 1967

(6)    UU Bank Sentral No. 13/ 1968

(7)    UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968

(8)    Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967.

(2)    Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970

(jangka panjang)

-          Skala Prioritasnya

1)      Bidang pertanian

2)      Bidang prasarana

3)      Bidang industri/ pertambangan dan minyak

-          Jangka waktu dan strategi pembangunan

1)      Pembangunann jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970

2)      Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25 tahun, terdiri dari :

§  PELITA I 69 / 70 = 73 / 74

                                                      Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang                                                     sektor pertanian.

§  PELITA II 74/75 – 78/79

                                                      Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri                                                    pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

§  PELITA III 79/80 – 83/84

                                                      Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan                                                              meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi barang jadi.

§  PELITA IV 84/85 – 88/89

                                                      Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan                                                  meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.

§  PELITA V 89/90 – 93/94

Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri yang banyakk menyerap tenaga kerja.

            PELITA V meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.

(4) MASA PEMBANGUNAN EKONOMI (1969 – sekarang)

A.     MASA OIL BOOM (1973 – 1982)

-          Dua kali Oil Boom dalam PJPT I :

1)      Oil Boom I (1973/1974)

                                    Oil Boom I terjadi ketika harga minyak di pasar dunia melonjak dari                                           US$1.67/ barrel (1970 menjadi US$ 11.70/barrel (1973/74), karena adanya                                  krisis minyak sebagai akibat tindakan boikot negara-negara OPEC (timur                                 Tengah) yang sedang konflik dengan Israel.

2)      Oil Boom II (1979/1980)

                                    Harga minyak yang telah menapai US$ 15.65/ barrel (1979) melonjak lagi                                   menjadi US$ 29.50/ barrel (1980), terus melonjak US$ 35.00 (1981 – 1982)

a.       Masalah yang dihadapi

Oil Boom disamping memberi dampak positif juga membawa dampak negatif (masalah)

a)       Dampak Positif (menguntungkan)

                                           Selama Pelita  I, II, III (1973/74 – 1979/80) nilai keseluruhan ekspor                                            Indonesia meningkat :

1)      Awal Pelita I US$ 1 miliar meningkat menjadi US$ 3,6 miliar (akhir Pelita I)

2)      Awal Pelita II US$ 7,1 miliar meningkat menjadi US$ 11,3 miliar (akhir Pelita II).

3)      Puncaknya mencapai US$ 23,6 miliar pada tahun 1981/1982.

                                          Laju pertumbuhan ekonomi cednderung meningkat :

1)      Tiap Pelita rata-rata : 7% (Pelita I), 7,2% (Pelita II) dan 6,5% (Pelita III).

2)      Terus meningkat mencapai 9,9% (1980), kemudian menurun 7,9% (1981) dan merosot menjadi 2,3% pada waktu resesi ekonomi tahun 1982.

b)      Dampak Negatif (Merugikan)

1)      Bangsa Indonesia menjadi manja, hidupnya boros dan mewah seperti, terlihat :

-          Nilai ekspor naik 6,8 per tahun tapi diikuti naiknya nilai impor yang lebih tinggi, yaitu 16,6% per tahun. (Mubyarto, 1988).

-          Kebutuhan modal asing (pinjaman lunak) tidak menurun: rata-rata US$ 562 juta per tahun (1970-1973), malahan meningkat rata-rata US$ 1,646.9 juta per tahun (1974-1984).

2)      Bangsa Indonesia menderita penyakit belanda (the Dutch disease), gejalanya terlihat antara lain :

-          Laju inflasi dalam negeri lebih tinggi dari inflasi dunia (negara partner dagang) sebagai akibat besarnya monetisasi penerimaan negara dalam valas.

-          Defisit APBN (dalam rupiah) ditutup dengan surplus penerimaan (dalam valas). Akibatnya jumlah uang beredar meningkat, inflasi meningkat.

-          Laju pertumbuhan yang uang beredar jauh lebih besar, rata-rata 34,9% sedang lalu pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% per tahun selama 1972 – 1981.

b.       Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

-          Masa Oil Boom (1973/74 – 1981/82) berlangsung sepanjang waktu pelaksanaan PELITA I – PELITA III (akhir tahun PELITA I sampai pertengahan tahun PELITA III)

-          Kebijaksanaan tiga PELITA antara lain:

·         PELITA I ; sebagian besar anggaran pemerintah dialokasikan di bidang ekonomi, yaitu 78,28%, untuk sektor pertanian dan irigrasi, sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertambangan serta sektor pedesaan.

·         PELITA II : kebijaksanaan ekonomi periode ini berkisar pada :

§  Kebijaksanaan stabilisasi 9 April 1974 (menyangkut aspek moneter, fisikal dan perdaganagn).

§  Keibjaksanaan devaluasi rupiah terhadap dollar AS (kurang lebih 45%) pada bulan Nopember 1978.

·         PELITA III : Unsur pemertaan lebih ditekankann melalui delapan jalur pemeraataan-pemertaan:

§  1.   Kebutuhan pokok rakyat (pangan, sandang)

2.       Kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan

3.       Pembagian pendapatan

4.       Perluasan kesempatan kerja

5.       Usaha, terutama golongan ekonomi lemah

6.       Kesempatan berpartisipasi (pemuda, wanita

7.       Pembangunan antar daerah

8.       Kesempatan memperoleh keadilan

§  Kebijaksanaann Januari 1982 : keringan kredit ekspor, penurunan biaya gudang, pelabuhan dan bebas memiliki devisa.

§  Eksportir dibebaskan dari kewajiban menjual devisa yang diperolehnya dari hasil ekspor barang/ jasa kepada bank Indonesia.

§  Di bidang impor juga diberikan keringnan bea masuk dan PPN Impor untuk barang-barang tertentu.

§  Kebijakan imbal beli Januari 1983 : mengatur ekspor-impor dengan cara imbal beli untuk mengurangi pemakaian devisa.

§  Di bidang perkreditan pelaksanaan KIK/ KMK semakin disempurnakan dengan Keppres No. 18/1981

                        Pertumbuhan ekonomi pada periode ini dihambat oleh reseeese dunia yang belum juga    berakhir. Sementara itu nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III.

B.      MASA PASCA OIL BOOM (1983 – 1987)

-          Harga minyak mencapai US$ 35.00/ per barrel (1981 – 1982), menurun lagi menjuadi US$ 29.53/ barrel (1983 – 1984) dan tahun-tahun berikutnya harga berfluktuasi tidak menentu. Sejak tahun 1983 perekonomian Indonesia memasuki masa Pasca Oil Boom (Pasca Bonanza Minyak)

-          Tahun 1986 terjadi goncangan ekonomi akibat merosotnya harga minyak sampai titik terendah US$ 9,83/ barrel. Program refromasi ekonomi (pemulihan) mulai menampakkan hasil pada tahun 1998.

a.       Masalah-masalah yang dihadapi

                  Merosotnya harga minyak di pasar internasional sepanjang tahun 1983 – 1987                              menimbulkan masalah berat bagi perekonomian Indonesia karena penerimaan sektor migas                menurun; defisit transaksi berjalan dan defisit APBN meningkat.

                  Dampak turunnya harga minyak :

1)      Penerimaan migas dari hasil ekspor menurun 2,0% menjadi US$ 14.449 juta (1983/1987) dan menurun lagi 44,0% menjadi US$ 6.966 juta (1986/1987).

2)      Defisit transaksi berjalan meningkat dari US$2..888 juta menjadi US$4.151 juta (1983/1984) dan meningkat lagi dari US$1.832 juta menjadi US$ 4.051 juta (1986/1987).

3)      Defisit APBN meningkat dari Rp 1.938 triliun menjadi Rp 2.742. triliun (1983/1984) dan meningkat lagi dari Rp 3.571 triliun menjadi Rp 3.589 triliun (1986/1987). Sedangkan anggaran pembangunan berkurang Rp 2.777 triliun atau 23,7% dibanding tahun yang lalu karena pada tahun 1986/1987 banyak proyek yang ditunda/ dipangkas. (angka-angka diolah kembali dari laporan BI tahun yang bersangkutan).

b.       Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

Masa Pasca Oil Boom terjadi pada tahun ke-5 PELITA III (1983/1984) sampai tahun ke-3 PELITA IV (1986/1987).

Kebijaksanaan tahun 1983 – 1984 :

1)      Devaluasi Rupiah terhadap US Dollar (US$ 1 = Rp 702 menjadi US$ = Rp 970) untuk memperkuat daya saing.

2)      Menekan pengeluaran pemerintah dengan pengurangan subsidi dan penangguhan beberapa proyek pembangunan

3)      Kebijaksanaan moneter perbankan 1 Juni 1983 (PAKJUN 1983) :

-          Kebebasan menentukan suku bunga deposito dan pinjaman bagi bank-bank pemerintah

-          Pemerintah menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sejak Pebruari 1984 dan memberikan fasilitas diskonto keapada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas (SBPU mulai digunakan Pebruari 1985).

4)      Kebijaksanaan perpajakan : memberlakukan seperangkat Undang-undang Pajak Nasional (1984).

                    Kebijaksanaan Reformasi Ekonomi  1986 – 1987 :

-          Kebijaksanaan ini terutama diarahkan untuk mencegah memburuknya neraca pembayaran, mendorong ekspor non migas, mendorong penanaman modal dan meningkatkan daya saing produk ekspor (non migas) di pasar dunia.

a)       Sektor Fiskal/ Moneter :

1)      Pemerintah melakukan penghematan antara lain dengan mengurangi subsidi; meningkatkan penerimaan melalui intensiftikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

2)      Devaluasi rupiah terhadap US Dollar sebesar 31% (dari US$ 1 = Rp 970 menjadi US$ 1 = Rp 1.270)

3)      Tidak menaikkan suku bunga instrumen moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pengerahan dana serta memperbaiki posisi neraca pembayaran.

4)      Pemerintah menghapus ketentuan pagu swap ke Bank Indonesia untuk mendoirong pemasukan modal asing dan dana dari luar negeri.

b)      Sektor Riil (struktural) :

1)      PAKMI – 1986 (6 Mei 1986) menyangkut ekspor: kemudahan tata niaga, fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk, pembentukan kawasan berikat.

2)      PAKTO – 1986 ( 25 Oktober 1986) menyangkut impor: mengganti “sistem non tarif” dengan “sistsem tarif” untuk mencegah manipulasi harga barang. Penyempurnaan bea masuk dan bea masuk tambahan.

3)      PAKDES – 1986 (29 Desember 1986) : memberi kemudahan-kemudahan kepada perusahaan-perusahaann industri strategis tertentu.

-          Program penyesuaian ekonomi struktural dan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak anjloknya harga minyak di pasar dunia pada pertengahan tahun 1980-an mencakup empat katagori besar, yaitu : (1) pengaturan nilai tukar rupiah (exchange rate management), (2) kebijakan fiskal, (3) kebijakan moneter dan keuangan serta (4) kebijakan perdagangan dan deregulasi atau reformasi di sektor riil dan moneter.

-          Beberapa hasil Reformasi Ekonomi 1986 – 1987 :

1)      Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,9% (1987) menjadi 5,8% (1988)

2)      Nilai total ekspor meningkat dari US$ 17.206 juta (1987) menjadi US$ 19.509 juta (1988) Prosentasi ekspor non migas meningkat dari 50,2% (1987) menjadi 59,8% (1988).

3)      Defisit transaksi berjalan menurun : uS$2.269 juta (1987) menjadi US$1.552 juta (1988).

-          Meskipun adanya perbaikan dalam lingkungan ekonomi eksternal, termask pemulihan harga minyak, telah membantu Indonesia dalam proses penyesuaiannya, usaha dan tindakan setelah tahun1986 berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan struktural dan finansial yang tepat tela memainkan peranan penting. Kebijaksanaan-kebijaksanaan penyesuaian yang dijalankan sejak tahun 1986 telah memperkuat kemampuan ekonomi Indonesia untuk berdaya tahan terhadap goncangan yang merugikan.

C.     KEGIATAN EKONOMI MEMANAS (OVERHEATED) SEJAK 1990

-          Ekspansi kegiatan ekonomi selama tahun-tahun 1989-1991 ada sangkut pautnya dengan kebijaksanaan  deregulasi pemerintah, yang sudah mulaid ilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1983. Rangkaian tindakan deregulasi di atas memberi dorongan kuat terhadap kegiatan dunia swasta, yang beberapa tahun terakhir ini telah menjadi faktor penggerak dalam ekspansi ekonomi.

-          Ekspansi ekonomi di atas telah disertai oleh ekspansi moneter yang besar, sebagai akibat naiknya permintaan domestik (domestic demand) yang mencakup tingkat investasi maupun tingkat konsumsi. Ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan  pesat selama tiga tahun berturut-turut ini dianggap terlalu panas (overheated) dari sudut kestabilan keuangan moneter.

a.       Masalah-masalah yang dihadapi

-          Kecenderungan terjadinya ekspansi ekonomi berbarengan dengan ekspansi moneter, sehingga ekonomi memanas (overheated) jika dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan kestabilan ahrga dalam negeri dan melemahkan kedudukan negara kita dalam hubungan ekonomi internasional (khususnya dibidang neraca pembayaran luar Negeri).

            Indikator Ekspansi Ekonomi

1)      Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat : 5,8% (1988), 7,5% (1989), 7,1 (1990)

2)      Investasi dunia swasta yang meningkat : 15% (1983), 17% (1991). Pangsa investasi asing berkisar 25% dari total nilai investasi swasta domestik.

            Indikator Ekspansi Ekonomi

1)      Jumlah uang beredar meningkat : 40% (189), 44% (1990)

2)      Kredit perbankan meningkat : 48% (1989), menjadi 54% (1991)

3)      Laju inflasi meningkat : 5,5% (1988), 6,0% (1989) 9,5% (1990-1991)

4)      Defisit tahun berjalan meningkat : US$1.6 miliar (1989), US$3.7 miliar (1990) dan US$4.5 miliar (1991).

b.       Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

-          Berlangsungnya proses pemulihan ekonomi sampai kegiatan ekonomi meningkat cepat sehingga memanas (overheated) berlangsung selama tahun ke 4, ke 5 pelaksanaan PELITA IV dan tahun ke 1 PELITA V (1987/1988 – 1989/1990) dan ekonomi memanas ini berlangsung terus sepanjang PELITA V  (1989/1990 – 1993/1994)

-          Kondisi ekonomi yang memanas perlu didinginkan dengan kebijaksanaan uang ketat.

-          Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money policy)

Untuk “mendinginkan” kondisi ekonomi yang terlalu panas dilakukan kebijaksanaan fiskal dan moneter/ perbankan :

1)      Meningkatnya penerimaan dalam negeri : Rp 28.73 triliun (1989/1990), Rp 39,54 triliun (1990/1991), Rp 41,58 triliun (1991/1992)

2)      Moneter / perbankan :

a)       Membatasi kredit bank melalui politik diskonto (suku bunga) didukung operasi pasar terbuka dengan instrument SBI dan SBPU.

b)      Mengawasi likuiditas bank melalui ketentuan LDR (Loan to Deposit Ratio) dann CAR (Capital Adequacy Ratio).

Dampak TMP : pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,6% (1991) menjadi 6,3% (1992) dan inflasi menurun dari 9,5% (1991) menjadi 4,9% (1992). (Soemitro Djojohadikusumo, 1993: angka-angka : Nota Keuangan dan Rancangan APBN 1994/1995).

D.    KEGIATAN EKONOMI INDONESIA MENJADI OVERLOADED TAHUN 1996

-          Pertumbuhan jumlah uang beredar (M2), meningkatnya inflasi, investasi, kredit bank dan kuatnya arus modal luar negeri, terutama yang bersumber dari hutang swasta luar negeri serta defisit transaksi berjalan yang makin membengkak, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Indonesia berlangsung melampaui daya dukung (kemampuan) yang ada.

-          Hal ini menunjukkan, bahwa kondisi ekonomi yang overheated sejak tahun 1990, mulai tahun 1995/1996 menjadi overloaded, karena :

1)      Meningkatnya permintaan domestik tidak diimbangi dengan kemampuan menambah penawaran, sehingga harga-harga meningkat

2)      Maraknya kegiatan investasi maupun konsumsi, mendorong permintaan kredit perbankan yang tidak diimbangi pertambahan dana bank menyebabkan naiknya tingkat suku bunga pinjaman.

3)      Melebarnya selisih suku bunga dalam dan luar negeri, mendorong masuknya modal luar negeri terutama hutang swasta, sehingga beban angsuran hutang luar negeri meningkat.

4)      Bersamaan dengan meningkatnya impor non migas yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor non migas, menyebabkan defisit transaksi berjalan makin membengkak.

a.       Masalah-masalah yang dihadapi

-          Meningkatnya permintaan domestik, baik permintaan untuk konsumsi maupun investasi, yang tidak disertai dengan meningkatnya penawaran yang memadai, menimbulkan  tekanan pada gangguan keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal.

a)       Gangguan Keseimbangan Internal :

1)      Meningkatnya pendapatan nasional dari Rp 300,6 triliunmenjadi Rp 323,5 triliun dan pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Rp 194,1 triliun menjadi Rp 206,3 triliun, yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran, menyebabkan inflasi meningkat menjadi 8,9%.

2)      Meningkatnya investasi dari 15,3% menjadi 16,4%, laju kenaikan  kredit rata-rata 24,8% (1993/1994 – 1995/1996) melebihi kenaikan dana bank rata-rata sebesar 23,9% per tahun. Akibatnya suku bunga pinjaman meningkat dari 15,3% menjadi 16,4%.

b)      Gangguan keseimbangan eksternal

1)      Impor non migas mengalami pertumbuhan sampai 19,8%, sedangkan ekspor non migas hanya meningkat 13,9%. Terjadi tekanan pada Neraca pembayaran, sehingga defisit transaksi berjalan meningkat rationya terhadap PDB dari 2% menjadi 3%. Akibatnya sektor luar negeri menjadi faktor pengurang pada pembentukan PDB.

2)      Meningkatnya kebutuhan investasi yang tidak diimbangi pergambahan dana bank dan adanya perbedaantingkat suku bunga dalam negeri (lebih tinggi) dengan suku bungan di luar negeri, menyebabkan surplus lalu  lintas modal meningkat dari US$ 4,8 miliar menjadi US$11.4 miliar, dimana sektor pemerintah defisit US$0,2 miliar sedangkan sektor swasta surplus US$11.6 miliar, terutama dari hutang swasta ke luar Negeri.

-          Memperhatikan perkembangan ekonomi sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikator-indikator ekonomi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada tahun1995/1996 sudah lemah. Hal ini bertentangan dengan pernyataan pejabat resmmi yang selalu meyakinkan masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena fundamental ekonomi masih ”kuat”.

b.       Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

-          Hingga awal tahun 1997 dapat dikatakan bahwa hampir semua orang, di Indonesia maupun dari badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan ABD tidak menduga bahwa beberapa negara di Asia akan mengalami suatu krisis moneter atau ekonomi yang yang sangat besar sepanjang sejarah dunjia sejak akhir perang dunia kedua. Walaupun sebenarnya sejak tahun 1995 ada sejumlah lembaga keuangan dunia (IMF dan Bank Dunia) sudah beberapa kali memperingati Thailand dan Indonesia bahwa ekonomi kedua negara tersebut sudah mulai memanas (overheating economy) kalau dibiarkan terus (tidak segera didinginkan) akan berakibat buruk.

                  Kebijaksaanaan Tahun 1995 - 1996

a)       Kebijaksanaan moneter : diarahkan untuk mengendalikann sumber-sumber ekspansi M2, khususnya meningkatnya kredit bank dan arus modal luar negeri melalui :

1)      Mekanisme operasi pasar terbuka (OPT) dengan instrumen SBI dan SBPU

2)      Merubah ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi 3%.

3)      Merubah ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) secara bertahap mencapai 12%.

b)      Kebijaksanaan Valuta Asing/ Devisa : diarahkan untuk mengurangi dorongan masuknya modal asing, terutama yang berjangka pendek dengan cara :

1)      Meningkatkan fleksibelitas nilai tukar rupiah melalui pelebaran spread kurs jual dan kurs beli rupiah terhadap Dollar Amerika

2)      Menerapkan penggunaan batas kurs intervensi (perbedaan batas atas dan batas bawwah sebesar Rp 66,00)

3)      Melakukan kerja sama bilateral dengan otoritas moneter Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Philipina melalui transaksi repurchases agreement (repo) surat-surat berharga.

c)       Kebijaksanaan sektor Riil 4 Juni 1996 ; dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi serta meningkatkan daya saing produksi nasional, meliputi bidang :

1)      Bidang  impor mencakup

                              Antara lain adalah penyederhanaan tata niaga impor.

2)      Dibidang ekspor mencakup :

                                Antara lain penghapusan pemeriksaan barang ekspor oleh surveyor.

3)      Iklim Usaha

E.     KRISIS MONETER BULAN JULI 1997 MENJADI KRISIS EKONOMI

-          Tidak mudah menentukan apa faktor-faktor utama penyebab krisis ekonoim di Indonesia, karena setiap gejolak ekonomi dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang langsung (drect factors) dan  faktor-faktor yang tidak langsung (indirect factors) yang mempengaruhinya. Sselain itu dapat pula dibedakan aadanya faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, yang mempengaruhi terjadinya krisis ekonomis, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat noneknomis.

-          Selain faktor-faktor internal dan eksternal, ada tiga teori alternatif yang dapat juga dipakai sebagai basic framework untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi di Asia.

a.       Faktor-faktor Internal

-          Fundamental ekonomi nasional yang merupakan penyebab krisis ekonomi di Indonesia adala fundamental makro misalnya : 1) pertumbuhan ekonomi, 2) pendapatan nasional, 3) tingkat inflasi, 4) jumlah uang beredar, 5) jumlah pengangguran, 6) jumlah investasi, 7) keseimbangan neraca pembayaran, 8) cadangan devisa dan 9) tingkat suku bunga.

-          Dilihaat dari fundamental ekonomi makro, bukan hanya sektor moneter tapi juga sektor riil mempunyai kontribusi yang besaar terhadap terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, karena dua alasan:

1)      Perkembangann sektor moneter sebenarnya sangat tergantung dari perkembangan sektor riil, karena uang (valas) sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan seperti produk-produk dari sektor riil.

2)      Perubahan cadangan valas sangat sensitif  terhadap perubahan sektor riil (perdagangan luar negeri) dan salah satu penyebab depresiasi nilai tukar rupiah yang menciptakan krisis ekonomi di Indonesia adalah karena terbatasnya cadangan valas di Bank Indonesia.

-          Indonesia akhirnya juga digoncang oleh “pelarian” dollar AS. Ini mencerminkan bahwa ekonomi Indonesia sangat tergantung pada modal jangka pendek dari luar negeri (short-term capital inflow). Sumber utama pertumbuhan jumlah cadangan devisa Indonesia, bukan dari hasil ekspor neto, melainkan dari arus modal masuk jangka pendek (surplus neraca kapital) (Tulus Tambunan, 1998).

b.       Faktor-faktor Eksternal

-          Jepang dan Eropa Barat mengalami kelesuan pertumbuhan ekonomi sejak awal dekade 90-an dan tingkat suku bunga sangat rendah. Dana sangat melimpah sehingga sebagian besar arus modal swasta mengalir ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur, yang akhirnya membuat krisis.

-          Daya saing Indonesia di Asia yang lemah, sedang nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terlalu kuat (overvalued). (Tulus Tambunan, 1998).

c.       Teori-teori Alternatif

1)      Teori konspirasi, krisis ekonomi sengaja ditimbulkan oleh negara-negara maju tertentu, khususnya Amerika, karena tidak menyukai sikap arogansi ASEAN selama ini.

2)      Teori contagion, yaitu karena adanya contagion effect; menularnya amat cepat dari satu negar ake negara lain, disebabkan investor asing merasa ketakutan.

3)      Teori business cycle (konjungtur), karena proses ekonomi berdasarkan  mekanisme pasar (ekonomi kapitalis) selalu menunjukkan gelombang pasang surut dalam bentuk naik turunnya variabel-variabel makro (Tulus Tambunan, 1998).

d.       Faktor-faktor non-ekonomi

1)      Dampak psikologis dari krisis di Indonesia adalah merebaknya penomena kepanikan, sehingga para pemilik modal internasional memindahkan modal mereka dari Indonesia secara tiba-tiba.

2)      Kepanikan ini kemudian diikuti oleh warga negara di Indonesia, sehingga sekelompok orang (spekulan) berusaha meraih keuntungan dengan cara menukar sejumlah besar rupiah terhadap dollar AS.

F.      TERJADINYA KONTRAKSI EKONOMI SEJAK 1998

-          Krisis yang terjadi di Indonesia tidak saja telah memaksa rupiah terdepresiasi sangat tajam tapi juga menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam.

a.       Proses terjadinya kontraksi ekonomi

-          Penurunan nilai tukar ruiah yang tajam disertai dengan terputusnya akses ke sumer dana luar negeri menyebabkan turunnya produksi secara drastis dan berkurangnya kesempatan kerja.

-          Pada saat yang sama, kenaikan laju inflasi yang tinggi dan penurunan penghasilan masyarakat menyebabkan merosotnya daya beli sehingga kesejahteraan masyarakat menurun drastis dan kantong-kantong kemiskinan semakin meluas.

b.       Indikator kontraksi ekonomi

Indikator Makro Ekonomi Tahun 1998

Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Perubahan 0%
Produk domestik bruto riil (Tahun dasar 1993)	-4,0	-12,3	-18,4	19,5
Pengeluaran konsumsi	2,4	4,8	-13,7	-9,5
Inflasi IHK	39,1	56,7	82,4	77
Suku bunga PUAB	51,8	64,6	66,2	33,4
Nilai tukar (Rp$)	14,900	10,700	8,025	8,685

-          Berbagai permasalahan nonekonomi muncul dalam waktu yang relatif bersamaan :

(1)    Kerusuhan sosial yang menyebabkan berbagai kerusakan di sektor produksi maupun distribusi

(2)    Jaringan distribusi yang tidak berfungsi sepenuhnya disertai panis buying.

(3)    Pergantian kepemimpinan nasional dan proses konsolidasi pemerintahan baru turut memperlambat pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

c.       Pada tahun 1998 PDB Riil menyusut 13,7% yang terutama disebabkan oleh kegiatan investasi dan konsumsi swastaa yang merosot tajam. Penurunan kegiatan investasi berkaitan dengan makin memburuknya ketidakseimbangan neraca dunia usaha, memburuknya kondisi perbankan, rendahnya kepercayaan investor dari luar negeri.

G.    MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI SETELAH KRISIS

-          Yang menjadi persoalan penting sekarang ini bagi Indonesia adalah menyangkut biaya krisis atau besarnya “pengorbanan” yang harus dibayar akibat krisis dan lamanya pengorbanan  itu harus dipikul. Setelah setahun krisis berkalngsung, ternyata biaya krisis yang harus dibayar masyarakat Indonesia lebih besar dibandingkan di Thailand, Korea Selatan atau Malaysia.

-          Biaya-biaya sosial : 1) kerusuhan di mana-mana sejak black May 1998, 2) banyak orang kekurangan gizi, 3) anak putus sekilah meingkat, 4) kriminalitas makin tinggi.

-          Biaya-biaya ekonomi : 1) pendapatan per kapita anjolok secara drastis, 2) laju pertumbuhan PDB menjadi negatif, 3) jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat, 4) bencana kelaparan ini banyak lokasi, 5) hiperinflasi, dan 6) dengan defisit anggaran pemerintah dan neraca pembayaran membengkak.

H.     RENCANA DAN PROGRAM PEMULIAHAN EKONOMI

a.        Rencana: menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Boediono, pemerintah telah menetapkan empat tahapan strategis :

1)      Tahap penyelematan (1 – 2 tahun sejak 1998/1999)

2)      Tahap pemulihan yang sifatnya tumpang tindih dengan tahap sebelumnya (2 tahun)

3)      Tahap pemantapan (1-2 tahun) setelah selelsai tahap penyelamatan.

4)      Tahap pembangunan yang dapat dimulai kembali apabila saluran krisis dapat ditanggulangi.

b.       Program Pemulihan dan Kebijaksanaan Ekonomi

-          Setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung lagi dan cadangan dollar AS di BI sudah menipisi, maka bulan Nopember 1997 Indonesia minta bantunan IMF untuk mendapat bantuan dana :

1)      Pinjaman tahap pertama 3 mioliar dollar AS untuk memperkuat dan menstabilkan nilai rupiah, diterima bulan Nopember 1997.

2)      Bulan Januari 1998 ditanda tangani nota kesepakatan atau letter of inten (I) yang memuat 50 point/ ketentuan: kebijaksanaan ekonomi makro (fiskal-moneter) restrukturisassi keuangan dan reformasi struktural.

3)      Bulan Maret 1998 dilakukan perundingan baru lagi dan bulan April 1998 ditanda tangani memorandum tambahan atau letter of inten (II)

                               Ada lima memorandum tambahan yang disepakati :

(1)Program stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi.

(2)Restrukturisasi perbankann dalam rangka penyehatan sistem perbankan nasional.

(3)Reformasi struktur yang mencakup upaya-upaya dan sasaran yang telah disepakati (letter of inten-II)

(4)Penyelesaian utang luar negeri swasta (corporate debt).

(5)Bantuan untuk rakyat kecil (kelompok ekonomi lemah)

c.        Beberapa langkah penting, sesuai kesepakatan IMF :

1)      Kebijaksanaan moneter

2)      Kebijaksanaan perbankan

3)      Program kesempatan kerja

4)      Reformasi  dan privatisasi BUMN

5)      Restrukturisasi ULN swasta.

d.       Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) meliputi :

1)      Program Ketahanan Pangan

2)      Program padat karya

3)      Program perlindungan sosial

4)      Program pemberdayaan ekonomi rakyat

      Itulah penjelesan mengenai sejarah perekonomian diIndonesia kurang dan lebihnya mohon dimaklumi Jangan lupa komentar :D